Undang-Undang Peradilan Anak

UU RI No. 3 Tahun 1997
Undang-Undang Peradilan Anak
UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Deklarasi Hak Anak-Anak
Surat Edaran Kejaksaan Agung

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2005 Tempat : Jakarta ISBN : -

Dewasa ini makin merebak kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Padahal anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan angkat hukum yang lebih memadai.

Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah telah mensyahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Selain itu, buku ini juga memuat peraturan-peraturan lain yang sebelumnya telah disyahkan yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pemasyarakatan, Deklarasi Hak Anak-Anak, Salinan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor P 1/20 tentang Penjabat Anak-Anak Nomor 3 Tahun 1959 tentang Memeriksa Perkara Pidana Secara Tertutup Terhadap Anak-Anak.

Buku yang memuat masalah peradilan anak dan pemasyarakatan ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa hukum, praktisi hukum, atau pihak lain yang ingin mengetahui masalah perlindungan terhadap anak.

Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 1999
Undang-Undang Mahkamah Agung
Undang-Undang Peradilan Umum
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1986
Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, 1999
Undang-Undang Pemberantasan Taindak Pidana Korupsi

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : PT Pradnya Paramita Tahun Terbit : 2003 Tempat : Jakarta ISBN : 979-408-153-1

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka menurut sikap dan perilaku aparatur negara agar melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan berdasarkan norma-norma hukum dan memberikan pelayanan serta pengayoman kepada warga masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Orientasi pembangunan dewasa ini menekankan kepada peningkatan partisipasi dan swadaya masyrakat dalm pembangunan. Ini berarti diperlukannya transformasi dalam peranan aparatur negara sebagai pelopor pembangunan ke arah pendorong timbulnya kreativitas, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Birokrasi dimanapun, pada hakikatnya mengandung fungsi peayanan umum kepada warga masyarakat. Namun demikian, disamping kemampuannya untuk berbuat baik, birokrasi dimanapun mempunyai kecendrungan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku atau menyalagunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap aparatur dalam birokrasi tersebut. Salah satu sistem pengawasan tersebut adalah pengawasan oleh masyarakat melalui pengawasan yustisial, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai makna yang cukup strategis karena di satu pihak merupakan sarana bagi pengawasan masyarakat, dan di lain pihak menumbuhkan kesadaran bagi jajaran aparatur negara mengenai fungsi pertanggung jawabnya secara horizontal kepada masyarakat, selain fungsi pertanggung jawabnya secara vertikal kepada atasannya.

Harapan saya sedapat mungkin dicegah atau setidak-tidaknya dikurangi kemungkinan terjadinya gugatan Tata Usaha Negara. Berhubungan dengan itu aparatur negara sebagai penjabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya berlandaskan hukum dan kewenangan yang ada padanya serta memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dalam memacu aparatur negara untuk memberikan pelayanan dan pengayoman yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan bagi warga masyarakat sebagai sarana dalam melaksanakan pengawasan masyarakat melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2005 Tempat : Bandung ISBN : -

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami penerbit mencoba membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam hal peraturan perikanan dan karantina ikan.

Buku kecil ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang didalamnya mengatur pengelolaan sumber daya ikan, pembudidayaan ikan dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbitannya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Buku ini pula dilengkapi dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karatina Ikan yang didalamnya mengatur berbagai upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karatina baik dari luar negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan karatina tersebut dari wilayah negara Republik Indonesia.

Harapan kami dari Penerbit semoga buku ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi kita semua, Amin.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (PP No. 39 Tahun 2001)

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (PP No. 39 Tahun 2001)
PP No. 52 Tahun 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
PP No. 105 Tahun 2000 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
PP No. 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2001 Tempat : Jakarta ISBN : 979-8767-82-9

Dengan digencarkannya otonomi daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi hal yang penting untuk diketahui aparat pemerintahan pusat maupun daerah. Provinsi dan kabupaten sebagai daerah otonomi mempunyai fungsi dan kewenangan melaksanakan tugas administratif dan kepemerintahan secara independen. Oleh karena itu, asas dekonsentrasi ini dijadikan peraturan pemerintah, antara lain untuk:

1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum,

2) menjaga komunikasi sosial kemasyarakatan, budaya, dan sistem administrasi,

3) memelihara keserasian pelaksanaan pembangunan nasional, dan

4) menjaga keutuhan negara kesatuan Rpeublik Indonesia. 

Selain memuat peraturan pemerintah tentang dekonsentrasi, buku kecil ini juga berisi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indoenesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2004 Tempat : Bandung ISBN : -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum adalah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (PTUN) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati SoekarnoPutri dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35.

Harapan kami semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan khusus bagi Penegak Hukum maupun pengacara buku ini tentu sangat penting sekali sebagai acuan. Terima Kasih.

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000

Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000
Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998
Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998
KEPPRES No. 181 Tahun 1998
PERPU No. 1 Tahun 1999

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2001 Tempat : Bandung ISBN : 979-3963-05-0

Alhamdulillah, ditahun 2000 yang baru lalu telah dapat disahkan sebuah Undang-Undang tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA yaitu UU No.26 tahun 2000 tanggal 23 November 2000 dan telah dimasukkan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 no. 28.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka Perpu no. 1 tahun 1999 tidak berlaku lagi, namun kami masukkan juga dalam buku ini sebagai bahan perbandingan saja.

Untuk melengkapi buku ini kami juga masukkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang no. 5 tahun 1998, serta Undang-Undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum.

Kami dari Penerbit berharap buku kecil ini dapat kiranya membantu siapapun termasuk Aparat dalam bertindak sehingga bisa menghindari terjadinya pelanggaran HAM, semoga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2004 Tempat : Bandung ISBN : -

Belakang ini marak khusus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang mendapatkan masalah atau perlakuan yang tidak manusiawi. Notabene Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ikut adil dalam memberikan devisa pada negara. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut Pemerintah mengeluarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Undang-Undang ini membahas diantaranya, hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan; adanya jaminan negara atas perlindungan hak asasi warganya yang bekerja di dalam maupun di luar negeri; adanya keterpaduan antara instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

Penerbit ingin mencoba mambantu memberikan wawasan tentang Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri kepada masyarakat umumnya dan bagi calon TKI pada khususnya, Amin.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2003 Tempat : Bandung ISBN : -

Pembangunan dan perkembangan di bidang perekonomian, perindustrian, dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak atau transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi seperti ini mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan unutk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen mejadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis yang meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Menyikapi hal tersebut di atas maka pemerintah membuat dan mensahkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara real pelaksanaannya mulai diterapkan dalam tahun 2003 ini.

Buku ini berisi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dalam pelaksanaannya saling terkait karena segala bentuk pembajakan atas hasil karya seseorang dapat merugikan konsumen maupun produsennya. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Undang-Undang RI No.2 Tentang PARPOL - 1999
PP RI No.5 tentang PNS JADI ANGGOTA PARPOL - 1999

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2003 Tempat : Bandung ISBN : -

Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan partai politik di Indonesia merupakan perbandingan lurus dengan semakin luasnya kebebasan rakyat Indonesia untuk secara langsung ikut serta dalam membangun negara Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Disamping itu, rakyat Indonesia juga tidak boleh lengah atas usaha penyusupan paham-paham komunis ke dalam tubuh masing-masing partai politik. Untuk mengatasi hal ini pemerintah RI telah mensahkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 yang mengatur bagaimana seharusnya Partai Politik itu terbentuk, sehingga dengan adanya Undang-Undang ini Partai Politik yang dapat terbentuk benar-benar merupakan realisasi dari suara yang muncul dari hati nurani rakyat Indonesia.

Buku ini memuat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik, serta dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2006 Tempat : Bandung ISBN : 979-3963-31-X

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk itu, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta pelakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha perlu dilakukan. Atas pertimbangan inilah Pemerintah Negara RI mensahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Harapan kami semoga buku ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004
Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2005 Tempat : Jakarta ISBN : 979-3421-87-8

Dengan rahmat Allah SWT, kami persembahkan ke hadapan pembaca sebuah buku yang berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, kiranya perlu diselenggarakan sistem jaminan sosial sebagai suatu tata cara penyelengaraan program jaminan sosial. Oleh karenamya, pemerintah memandang perlu menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga buku ini berguna bagi kita semua. Amin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2004 Tempat : Bandung ISBN : -

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ini adalah penyempurnaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini adalah upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dan untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.

Sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Buku ini juga memuat UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan juga UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disertai dengan penjelasannya. Keempat undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi pemakai buku ini khususnya kalangan mahasiswa dan masyarakat Perbankan pada umumnya.

Kami berharap buku ini bermanfaat bagi kita semua khususnya orang orang-orang yang bergerak di sektor Perbankan.

Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2004

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2004

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2005 Tempat : Jakarta ISBN : 979-3421-86-X

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta permanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemrintah Daerah diatur dan dilaksanakan dengan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah.

Pada tanggal 15 Oktober 2004 disahkan di Jakarta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 110 pasal yang pada intinya mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Semoga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini, apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya secara adil dan selaras dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terwujud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2006 Tempat : Bandung ISBN : -

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya kami dapat menyusun dan menerbitkan buku kecil ini dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya membantu para pendidik profesional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu berdaya saing dalam kehidupan global, maka perlu untuk meningkatkan mutu guru dan dosen sebagai profesi yang bermartabat. Oleh karena itu, dbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Buku ini juga dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas RI No. 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran, PP RI No. 28 Tahun 2003 tentang Subdisi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensium, dan PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Akhir kata, semoga buku kecil ini bermanfaat bagi para pembaca, tak ada gading yang tak retak, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Undang-Undang Serikat Buruh Tahun 2000

Undang-Undang Serikat Buruh Tahun 2000
Undang-Undang RI. No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Undang-Undang RI. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Keppres RI. No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2000 Tempat : Bandung ISBN : -

Dalam era Reformasi ini setiap pekerja/buruh dapat mengeluarkan pendapat secara bebas mengenai hak-haknya yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha dengan buruhnya.

Saat ini para pekerja/buruh dapat dengan bebas membentuk organisasi di perusahaan dimana mereka bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000  yang ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 04 Agustus 2000 juga adanya perlindungan hak berorganisasi sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan tekun.

Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk kaum buruh, Selamat bekerja. Amin.

Peraturan Bank Umum Syariah

Peraturan BI No.: 6 /24/PBI/2004 tentang Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No.: 6 /9/PBI/DPM  Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Peraturan BI No.: 3 /9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
Surat Edaran BI No.: 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2005 Tempat : Jakarta ISBN : -

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang berkat rahmat-Nya penerbit dapat menghadirkan ke hadapan pembaca buku yang berisi Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Seperti kita ketahui bahwa hadirnya bank-bank syariah di tanah air telah memberikan pilihan alternatif bagi para pengguna jasa layanan perbankan yang berdasarkan keyakinan agamanya tidak menggunakan layanan jasa perbankan konvensional.

Dalam praktiknya, dunia perbankan syariah telah berkembang secara pesat dari waktu ke waktu sehingga mampu menandingi keberadaan perbankan kontrovensional. Melihat realitas tersebut, sudah sepatutnya Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan nasional memberikan pengaturan yang intensif terhadap bank-bank umum yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Pengaturan dalam bentuk peraturan-peraturan Bank Indonesia tersebut pada akhirnya lebih memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi perbankan syariah di tanah air.

Akhir kata, penerbit berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para penggunanya.

Peraturan Pemerintah Tentang Penyiaran

PP No. 11 Tahun.2005
PP No. 12 Tahun 2005
PP No. 13 Tahun 2005
PP No. 49 Tahun 2005
PP No. 50 Tahun 2005
PP No. 51 Tahun 2005
PP No. 52 Tahun 2005

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2006 Tempat : Jakarta ISBN : -

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya, penerbit dapat menyebarluaskan kepada masyarakat Indonesia, sebuah buku kecil berjudul Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran. Buku ini berisikan 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran sebagai aturan elaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Telah diketahui bahwa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, telah menimbulkan  kontrovensi akibat ketidakpuasan, keberatan dari sejumlah kalangan karena dianggap telah memasung kebebasan pers dan membatasi hak-hak masyarakat mendapatkan informasi sebagai salah satu dasar prinsip demokrasi.

Namun bagaimanapun juga, kita perlu menyambut baik pemberlakuan PP Penyiaran tersebut, karena dengan adanya PP tersebut, industri penyiaran yang tengah berkembang pesat di era reformasi saat ini telah memiliki payung hukum, sesuatu yang telah lama diidam-idamkan, dalam arti, mulai saat ini tidak ada lagi kekosongan hukum (legal vacuum) dalam dunia penyiaran.

Akhirnya, kita semua berharap, upaya pemerintah menetapkan peraturan tersebut, dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, walau sekecil apa pun, baik bagi masyarakat pada umumnya maupun kalangan industri penyiaran pada khususnya, terlepas dari pro dan kontra terhadap pemberlakuan PP tersebut.

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU RI No.3 Tahun 2005)
Keppres No.72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
PP No 63 Tahun 1971 tentang Olahraga Profesional

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2006 Tempat : Jakarta ISBN : -

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya, penerbit dapat membantu pemerintah menyebarluaskan kepada masyarakat Indonesia, satu lagi undang-undang nasional dengan judul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Setelah sekian lama dinanti, akhirnya hadir juga di tengah-tengah kita semua, undang-undang yang memberi landasan hukum yang kuat bagi eksistensi dunia olahraga nasional. Selama ini, permasalahan olahraga di tanah air diatur oleh

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang sifatnya parsial atau belum mengatur secara menyeluruh semua aspek olahraga nasional dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Buku ini dilengkapi dengan satu peraturan pemerintah dan satu keputusan presiden yang terkait dengan bidang keolahragaan, yang masih efektif berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Akhir kata, hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu menggugah pemerintah untuk memberikan perhatian dan penghargaan yang memadai kepada dunia olahraga di tanah air sehingga para atlet Indonesia terpacu untuk meningkatkan prestasinya, baik di ajang olahraga nasional maupun internasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2004 Tempat : Bandung ISBN : -

Pemilu Legislatif telah selesai. para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, telah ditetapkan bahkan sudah banyak yang dilantik.

Setelah pelantikan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang 2003 tentang SUSDUK maka diperlukan Peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan Protokoler serta Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD juga pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD baik Tingkat I (Propinsi) maupun Tingkat II (Kota/Kabupaten).

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ini sangat diperlukan sekali karena menyangkut antara lain Tata Cara Pembentukan Fraksi-Fraksi di DPRD minimal 5 (lima) orang bisa membentuk satu franksi, kalau kurang bisa membentuk Franksi Gabungan dengan minimal 5 (lima) orang anggota DRPD. Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 ada hal yang baru yaitu Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten yang dibentuk DPRD.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para anggota DPRD Propinsi, Kota/Kabupaten periode tahun 2004-2009, selamat bekerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang SUSDUK (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD)

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Citra Umbara Tahun Terbit : 2003 Tempat : Bandung ISBN : -

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara dapat berjalan dengan baik maka perlu penataan susunan dan kedudukan masing-masing lembaga. Berdasarkan pertimbangan inilah Pemerintah bersama-sama dengan Badan Legislatif membuat dan mensahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Didalam buku ini terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 203 beserta penjelasannya. Harapan kami sebagai penerbit, semoga dengan disahkannya Undang-Undang ini kinerja lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara dapat lebih baik. Amin.