Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2004

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 2004

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2005 Tempat : Jakarta ISBN : 979-3421-86-X

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta permanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemrintah Daerah diatur dan dilaksanakan dengan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah.

Pada tanggal 15 Oktober 2004 disahkan di Jakarta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 110 pasal yang pada intinya mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Semoga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini, apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya secara adil dan selaras dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terwujud.