Penyelenggaraan Dekonsentrasi (PP No. 39 Tahun 2001)

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (PP No. 39 Tahun 2001)
PP No. 52 Tahun 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
PP No. 105 Tahun 2000 Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
PP No. 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

No.Klasifikasi : 348.02 Penulis : Tim Penyusun Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2001 Tempat : Jakarta ISBN : 979-8767-82-9

Dengan digencarkannya otonomi daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi hal yang penting untuk diketahui aparat pemerintahan pusat maupun daerah. Provinsi dan kabupaten sebagai daerah otonomi mempunyai fungsi dan kewenangan melaksanakan tugas administratif dan kepemerintahan secara independen. Oleh karena itu, asas dekonsentrasi ini dijadikan peraturan pemerintah, antara lain untuk:

1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum,

2) menjaga komunikasi sosial kemasyarakatan, budaya, dan sistem administrasi,

3) memelihara keserasian pelaksanaan pembangunan nasional, dan

4) menjaga keutuhan negara kesatuan Rpeublik Indonesia. 

Selain memuat peraturan pemerintah tentang dekonsentrasi, buku kecil ini juga berisi: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Republik Indoenesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.